contoh keterbukaan informasi publik. Unduh. contoh keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi terhadap publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah untuk mewujudkan Good Governance sehingga dapat menciptakan masyarakat informatif. Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta. VIII. Anda dapat mencari arsip tersebut di lembaga kearsipan, misalnya Arsip Nasional atau Arsip Daerah (Wilayah). UU tersebut menggunakan istilah-istilah yang sedikit berbeda dengan yang digunakan pada SK KMA 144 tahun 2007, sehingga Mahkamah Agung. 5 Penyusunan booklet ini tidak kami lakukan sendiri. 14) harus diselesaikan dalam. Contoh apabila ada satu atau beberapa peraturan yang selalu berbunyai jangan membunuh, maka perbuatan membunuh itu harus dihindarkan dalam keadaan apapun. Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Hambatan Rencana Tindak Lanjut Prosedur kerja pegawai PPN Pekalongan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat √ Banner (Gambar 1e) - Laporan Adapun informasi publik yang bersumber dan badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Datang langsung: 1) Direktorat P2Humas - PPIDNamun prosedure penyusunan Rencana Umum kelihatannya kurang mendapat perhatian serius di K/L/D/I. Selanjutnya, Sistem Pemerintaan Berbasis Elektronik atau SPBE juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat. Peraturan Komisi Informasi No. Dengan hormat, Berdasarkan UU No. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rating keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang belum memuaskan b. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik. Pada penelitian Keterbukaan Informasi Publik merupakan tipologi layanan layanan dan dilakukan dengan kebersamaan merupakan inovasi proses pelayanan. Pusat Informasi Publik merupakan salah satu bentuk inovasi yang mengusung pelayanan 3 in 1 (tiga jenis pelayanan pada satu atap) meliputi. Dalam besaran skor, indeks yang menjadikan 312 informan ahli keterbukaan informasi dari 34 provinsi dan 17 informan ahli nasional sebagai penilai ( expert judgment ) itu dinyatakan. 40 Jakarta Pusat 10110 Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734 Email : sekretariat@komisiinformasi. Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 Terbaik Raih Nilai 81,93. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Daerah. Aplikasi adalah suatu system berbasis elektronik yang dibuat oleh Badan Publik atau Badan Publik Lainnya yang dimaksudkan untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas-tugas pelayanan dari Badan Publik, dan dapat. Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa sebanyak. Buku Transformasi. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Media Nusantara Citra Tbk. Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian diatur dalam Perki 1 tahun 2017 dan perki 1 Tahun 2018. Adapun dalam program prioritas, e-government merupakan salah satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikat kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. CIPS: Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Harus Kedepankan Transparansi. com – Di era keterbukaan saat ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Nama : Irwan Jaelani Kurniawan. Selanjutnya, pembuatan Kalkulator Pelayanan Publik dengan pemanfaatan generatif AI dapat menjadi sebuah inovasi Ombudsman dalam mendukung keterbukaan informasi publik, di mana melalui aplikasi ini para penyelenggara pelayanan publik atau bahkan masyarakat pun dapat mengetahui status kualitas layanan yang ada pada. 1 Tinjauan Terdahulu Peneliti Zulfa Al Madina Reno Rein Gultom Risky Saputra Universitas. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam keterbukaan informasi. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baikKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Maka dari itu,. Di Kalimantan Barat misalnya, keterbukaan informasi publik telah dijalankan sejak pemerintah provinsi memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang. Istilah 'Badan Publik' digunakan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU no. Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ten tang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi. 10 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK. 31 /POJK. Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. Adapun dalam program prioritas, e-government merupakan salah satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. Penanggungjawab adalah. Sebagai contoh, dari 45 badan publik OPD Provinsi NTB yang menjadi unit evaluasi, 20 OPD tidak mengumumkan informasi terbaru tentang. Keterbukaan Informasi Publik. 25 Tahun 2009 yaitu “setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap jajaran birokrasi didorong dapat membuka akses dan layanan informasi yang lebih luas kepada publik. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Aneka Tambang (PT ANTAM) terkait arsip sebagai informasi publik sebagai contoh kasus dalam di bawah ini. B. Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana yaitu terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. UU KIP menjadikan Indonesia sebagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Hal ini dalam rangka memperingati Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak Untuk Tahu Internasional yang. Pejabat negara bersedia memberitahukan. (Setiaman dkk, 2013). Fungsional Statistisi Ahli Madya Rosidin. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses; 2. Keterbukaan Informasi - suit-bazePadjadjaran, dengan topik “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)”, menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahami keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik UPNVJT sesuai Berikut Salinan Perdes 3 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik. nasional - 14 June 2022, 15:59. Keterbukaan Informasi Publik. Pada bulan April 2008, akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Pentingnya implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam penanganan wabah covid-19 sebagai. Mengemukakan tuntutan dan keinginannya tanpa rasa takut atau tertekan. 14 Tahun 2008 (UU KIP) merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi publik yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Buku Transformasi Informasi Publik di Era Keterbukaan Informasi merangkum berbagai dinamika tersebut di atas. menjadi contoh sempurna bagaimana mengelola informasi yang baik. "Pengecualian informasi publik ini berguna untuk melindungi penyebarluasan informasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang tentang keterbukaan Informasi Publik," ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Dyah Aryani saat ditemui dalam Seminar Sehari Keterbukaan. 1 Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik pada Program Bedan Editorial Media Indonesia di Metro TV Lucy Pujasari Supratman 11 Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media dalam Keterbukaan Informasi Sapta Sari 27 Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi C. Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi. 4 Contoh pengisian Form Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Perizinan Trpadu SatuPutusan Uji Materil atas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya sepanjang frasa “diangkat kembali”. 1 Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik pada Program Bedan Editorial Media Indonesia di Metro TV Lucy Pujasari Supratman 11 Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media dalam Keterbukaan Informasi Sapta Sari 27 Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi C. Contoh informasi yang diumumkan secara berkala dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSPLKeterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui aplikasi PPID Pemerintah Kabupaten Agam ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun. Abstrak. 10. Hak. Undang-undang pokok pers, Unndang-undang Penyiaran, dan Undang-undang Keterbukaan Informasi publik. tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Hal ini tentunya memberikan aspek positif dalam dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Undang No. Adapun sepuluh desa terbaik penerima apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi. Contoh kasus di Indonesia, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sebagai Mahkamah Agung Corporate University melakukan keterbukaan informasi publik melalui situs resmi Badan Litbang Diklat Kumdil yang menyediakan informasi mengenai jenis diklat yang tersedia, jadwal diklat, syarat pendaftaran, dan lain sebagainya. Reformasi juga melahirkan UU No. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit 3. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dinikmati. BAB II ASAS DAN TUJUAN. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh lembaga pemerintah, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, untuk melayani publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kampanye Keterbukaan Informasi Pelajar SMP membubuhkan tanda tangan di spanduk seruan ÓKeterbukaan InformasiÓ dalam rangka Hari Hak untuk Tahu Internasional, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (28/9/2013). Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya Undang-undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan. Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. MENJAGA JENDELA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK viii KMPILASI PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT DAN PROVINSI bagi masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI. Kehadiran dan kewenangannya sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat Masih Enggan Gunakan Hak Peroleh Informasi Publik. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Untuk mendukung tugas manajemen kehumasan, maka diperlukan : 1. Terdapat kemungkinan Badan Publik mengelola informasi yang memuat klausula kerahasiaan namun dimohon untuk dapat diakses oleh anggota masyarakat. Sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai dari reformasi politik. Gubernur DIY dengan mengeluarkan . Maka pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. Contoh keterbukaan juga perlu ada pada penyelenggaraan negara: Pejabat negara bersedia bertatap muka dan berbicara dengan rakyat. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan. Kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada bulan April 2008 dan kemudian mulai berlaku pada bulan April 2010. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi public yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Regulasi-Peraturan/Rancangan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik Dokumen Pendukung dalam Penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Katalog. Neraca. Gambar 2. Informasi Publik. Wapres mengingatkan keterbukaan dan akses terhadap informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketegangan terkait keterbukaan informasi publik dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid – 19) masih menjadi salah satu hal yang menarik perhatian sebagian kalangan. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 25 Juni 2021. Berkat UU 14/2008, masyarakat dapat mengajukan sengketa langsung kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang dituju untuk mendapatkan informasi. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan. Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seyogyanya telah mengatur keterbukaan informasi publik desa. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. Download to read offline. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulaiuan Riau”. TRIBUNPONTIANAK. 35 tahun 2010 ini direspon oleh . 2010. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Warga Jakarta Paramitha (21) berpartisipasi dalam acara. 18 Juli 2016 : Pengisian dan pengiriman kembali Kuesioner Penilaian Mandiri/Self AssessmentPermendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang merupakan catatan berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Keterangan. Hak untuk Tahu Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Pasal 7 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang. RANCANGAN AKTUALISASI OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEMBUATAN WEBSITE BALAI LATIHAN KERJA PAINAN DISUSUN OLEH: DEFINDO EFENDI, S. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. com - Selama 10 tahun berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih menyisakan beragam persoalan yang kompleks. Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. Ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerimtaham Kota Bandung terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian yang dilakukan Kamilah adalah JAKARTA – Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Suprapti Dwi Takariani 41 PPID. Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 9. Alamat : Rt 01 / Rw 03 Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Hukum Positif Indonesia-. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik. Tujuan. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Keywords: Public Service, Transparency, Participation, Accountabilitys ABSTRAK Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Kriteria tersebut yaitu:Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. 1. Pada tahun 2020, Workshop KIP mengambil tema. DEPOK, KOMPAS. Keterbukaan informasi di kalangan pemerintah terus bergema setelah dalam kurun delapan tahun terakhir Komisi Informasi Publik (KIP) melakukan evaluasi. Mulai Tahun 2009 Sosialisasi UU tersebut sudahBelasan Anggota Satgas DLHK Depok Tangani Pohon Tumbang. 35 tahun 2010 ini direspon oleh . Menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik dan meningkatkan literasi digital masyarakat merupakan langkah antisipasi dampak Pemilu 2024. Jurnal Niara Vol. 2. pelaksanaan pelayanan publik adalah asas keterbukaan. Di Provinsi NTB, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB. . 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong. Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. arsip peraturan desa. Jakarta (ANTARA) - Menjelang penghujung tahun 2021, tepatnya pada 26 Oktober 2021, Komisi Informasi Pusat mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diikuti oleh 337 badan publik. Undang Undang Document. Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menilai salah satu contoh pengoptimalisasian penggunaan media sosial pada instansi pemerintah adalah instagram. go. Dalam mewujudkan transparansi informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. al. Setiap badan publik yang menutup akses keterbukaan informasi publik dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5. Pejabat negara bersedia memberitahukan kebijakan publik yang dikeluarkan. Hukum Positif Indonesia-. Hadirnya UU KIP tersebut juga mendorong partisipasi masyarakat dalam hal permohonan transparansi informasi publik. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. penyampaian keterbukaan Informasi atau Fakta Material serta jenis-jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehingga terdapat pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik atas Informasi atau Fakta Material yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada publik. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengam bilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kontak. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Untuk itu, dalam tulisan singkat ini,. . BAB IV PEMBAHASAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Umum DRAFT - 7 - Pasal 5 (1) PPID Kementerian Keuangan bersama dengan PPID Tingkat I melakukan: a. 12. Proses bisnis instansi dan unit sesuai dengan renstra dan orta kementerian; 8. 2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik. Undang (UU) No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dan diberlakukan 2 tahun semenjak tanggal diundangkan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1). E. B. A. Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.